Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti dampak penurunan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah provinsi, termasuk Kalimantan Utara.
Dalam kunjungan kerja reses di Tarakan, Jumat (3/10/2025), Azis bersama sejumlah anggota Komisi II menekankan pentingnya strategi efisiensi agar roda pemerintahan daerah tetap berjalan optimal di tengah penyesuaian fiskal tersebut.
“Penurunan TKD harus dipahami sebagai kebijakan Presiden Prabowo untuk menguji sejauh mana daerah mampu mengambil inisiatif proaktif dalam menata anggarannya. Tapi penurunan itu juga sudah diperhitungkan untuk tetap memenuhi beban-beban pelayanan minimal,” ujar Azis.
Ia menggambarkan kebijakan ini sebagai fase transisi yang mirip dengan proses molting pada kepiting.
“TKD ini seperti proses molting—masa transisi yang rentan. Daerah harus memahami bahwa jika ingin berlindung pada ‘cangkang’ yang lebih besar, bukan yang lama, maka harus berani melewati proses itu,” jelasnya.
Azis menekankan, kunci utama bagi daerah adalah kemampuan menetapkan prioritas pembangunan. “Tanpa prioritas yang jelas, negara mana pun tidak akan mampu mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian daerah melalui peningkatan kreativitas dan inovasi.
“Inti dari otonomi daerah adalah kemandirian — kemampuan daerah dalam mengelola pemerintahan serta memberikan pelayanan publik yang optimal bagi rakyatnya,” pungkas Azis.
