Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan pentingnya pengelolaan sampah dan peningkatan standar keamanan dalam pengembangan desa wisata. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Rahayu menilai, pengelolaan sampah harus menjadi syarat mendasar bagi setiap desa wisata. Ia mencontohkan masih adanya desa wisata dengan kondisi sampah berserakan saat kunjungan kerja DPR.
“Desa wisata harus memiliki syarat paling dasar, salah satunya pengelolaan sampah. Jangan sampai disebut desa wisata, tapi sampah ada di mana-mana,” tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra itu.
Selain itu, ia juga menyoroti aspek safety dan security yang dinilai krusial untuk menjaga reputasi pariwisata Indonesia, baik di mata wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurutnya, maraknya laporan penipuan oleh oknum agen perjalanan di media sosial telah mencoreng citra pariwisata nasional.
“Kalau kita mau mendatangkan wisatawan mancanegara, jangan sampai ada reputasi negatif soal keamanan. Kasus penipuan sudah sering dilaporkan, ini jelas merugikan wisatawan dan mencoreng nama baik bangsa,” ujarnya.
Untuk itu, Rahayu meminta Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar menindak tegas pelaku penipuan dan tindak kejahatan yang merugikan wisatawan.
“Ini bukan hanya untuk wisatawan asing, tetapi juga wisatawan lokal. Kalau dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pariwisata kita bisa rusak,” tambahnya.
Komisi VII berharap, dengan pengaturan yang lebih tegas terkait pengelolaan sampah, keamanan, dan penegakan hukum, desa wisata dapat berkembang lebih profesional sesuai klasifikasi yang ada mulai dari rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri.
