Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, menegaskan perlunya penataan tambang Wasirawi di Papua Barat yang hingga kini masih beroperasi secara ilegal. Menurutnya, tambang tanpa tata kelola yang jelas tidak hanya merugikan daerah, tetapi juga memicu konflik dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Sudah banyak orang teriak penertiban tambang Wasirawi, tapi sampai hari ini masih sulit ditertibkan. Bahkan pak bupati sudah beberapa kali melakukan penertiban, namun tidak berhasil karena ada oknum yang mengizinkan. Padahal yang punya kewenangan seharusnya menegakkan aturan undang-undang,” kata Mandenas saat melakukan kunjungan kerja di lokasi tambang Wasirawi, Manokwari, Papua Barat, Jumat (22/8/2025).
Mandenas mengusulkan agar aktivitas pertambangan rakyat diarahkan ke jalur legal melalui Koperasi Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, pengelolaan tambang bisa berkesinambungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pendapatan daerah.
“Daripada ilegal, lebih baik kita bentuk badan hukumnya. Koperasi Merah Putih bisa menjadi wadah menata tambang rakyat agar berkelanjutan, memberi manfaat bagi masyarakat, dan menambah pendapatan daerah,” tambahnya.
Senada, Bupati Manokwari Hermos Indou menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindak tegas praktik tambang ilegal sekaligus mendukung program Presiden dalam tata kelola sumber daya alam Papua.
“Papua ini sangat kaya, tetapi banyak masyarakat yang miskin. Ibarat tikus mati di atas lumbung padi. Kalau kita kelola tambang dengan baik, rakyat dapat manfaat, daerah pun dapat manfaat, bahkan investor bisa ikut serta tanpa merugikan masyarakat,” ujarnya.
Hermos menegaskan, pertambangan ilegal bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperbesar ketimpangan sosial. Karena itu, ia mendorong lahirnya payung hukum yang memberi kewenangan penuh bagi pemerintah daerah mengelola tambang bersama rakyat.
“Kami di Manokwari berkomitmen memastikan penertiban tambang Wasirawi dilakukan dengan baik. Program Koperasi Merah Putih dari Presiden harus kita dukung agar tambang bisa dikelola secara legal, adil, dan mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.
