Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur harus dibarengi kajian matang terkait kesiapan transportasi. Menurutnya, akses transportasi menjadi kunci agar mobilitas menuju pusat pemerintahan baru berjalan efektif tanpa membebani masyarakat.
BHS menjelaskan, saat ini Jakarta sebagai pusat pemerintahan memiliki beragam moda transportasi, mulai dari berjalan kaki, sepeda, motor, mobil, hingga kereta api. Namun, jika IKN resmi menjadi pusat pemerintahan, sebagian besar pihak berkepentingan termasuk perusahaan besar, BUMN, dan DPR akan sangat bergantung pada transportasi udara dan laut.
“Jika ada sekitar 2 juta orang berkepentingan langsung ke IKN dan harga tiket pesawat Rp 1,5 juta, maka biaya transportasi mencapai Rp 3 triliun per hari. Pulang-pergi menjadi Rp 6 triliun per hari, ditambah akomodasi Rp 2 triliun per hari. Totalnya Rp 8 triliun per hari atau Rp 2.920 triliun per tahun,” ungkapnya, Minggu (10/8/2025).
Ia juga menyoroti keterbatasan kapasitas transportasi udara. Indonesia memiliki sekitar 450 pesawat berkapasitas 200 penumpang dengan total daya angkut 360 ribu penumpang per hari, jauh di bawah estimasi kebutuhan 2 juta penumpang. Bandara Sultan Aji Balikpapan hanya menampung 30 pesawat atau sekitar 45 ribu penumpang per hari, sementara bandara IKN sendiri hanya mampu menampung sekitar 600 penumpang per hari.
“Belum lagi penumpang dari Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT—akan ditampung di mana dan menggunakan transportasi apa? Hal ini harus dikaji mendalam,” kata anggota Dewan Pakar Partai Gerindra tersebut.
BHS berharap pembangunan IKN memperhatikan kesiapan infrastruktur transportasi secara menyeluruh sehingga mobilitas menuju pusat pemerintahan baru dapat terjamin.
“Pemerintah perlu segera mengevaluasi dan memutuskan langkah terbaik agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN,” pungkasnya.
