Anggota Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional (OI) BKSAP DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menegaskan pentingnya kesiapan kawasan strategis seperti Batam dalam menghadapi proses aksesi Indonesia ke forum-forum ekonomi internasional seperti BRICS dan OECD.
“Kesiapan ini tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga regulasi, sistem perizinan, serta kepastian hukum bagi para investor,” ujar Sara, sapaan akrabnya, usai dialog BKSAP DPR RI bersama BP Batam di Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (2/7/2025).
Sara menjelaskan, Panja Organisasi Internasional dibentuk untuk mengawal kesiapan Indonesia bergabung dalam aliansi-aliansi ekonomi strategis global seperti BRICS dan OECD, yang saat ini tengah dalam proses pembahasan intensif di tingkat nasional.
Menurutnya, posisi Indonesia sangat strategis dalam geopolitik dan ekonomi global. Di tengah ketidakpastian global, Asia khususnya ASEAN memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia. Dalam konteks ini, Indonesia diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan dan ketahanan kawasan.
Lebih jauh, Sara menyoroti tantangan utama yang kerap muncul dalam implementasi kebijakan di lapangan. Salah satunya adalah permasalahan pertanahan, yang dinilai menjadi hambatan serius dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Persoalan besar di Batam, seperti juga di banyak daerah lain di Indonesia, adalah soal pertanahan. Sengketa dan manipulasi sertifikat lahan masih sering terjadi. Ini perlu ditindak tegas demi kepastian hukum dan kredibilitas investasi,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Di sisi lain, Sara menekankan bahwa keanggotaan Indonesia di aliansi ekonomi global seperti OECD akan membuka akses pasar yang jauh lebih luas.
“Kalau kita bicara soal perdagangan, tentu kita membutuhkan pasar yang luas. Bergabungnya Indonesia ke OECD akan membuka akses ke puluhan negara anggota, yang bisa dimanfaatkan untuk ekspor dan perluasan jejaring ekonomi nasional,” pungkasnya.
