Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, mendorong Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memperkuat komunikasi dan konsultasi berkala dengan Komisi II DPR RI. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik sekaligus memastikan berbagai temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti secara efektif.
Hal itu disampaikan Heri Gunawan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kepala Ombudsman RI Nuzran Joher dan jajaran di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
“Harapan kami kedepan, Ombudsman bisa lebih kuat, kita bisa lebih bersinergi, sehingga apa yang diharapkan terkait dukungan dan kolaborasi dapat tercapai dengan baik,” ujar Heri.
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut mengusulkan agar konsultasi antara Ombudsman dan Komisi II dijadwalkan setiap tiga bulan. Menurutnya, temuan dan persoalan pelayanan publik yang dihimpun Ombudsman dapat menjadi bahan bagi anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan melalui kunjungan kerja maupun masa reses di daerah pemilihan.
“Supaya keberadaan Ombudsman ini bisa dianggap oleh mitra-mitra kami yang lainnya. Kami sebagai lembaga yang memiliki pengawasan, tentunya ini menjadi sebuah tugas untuk kami. Fungsi DPR ada tiga: ada pengawasan, ada legislasi, ada anggaran. Tapi Bapak jangan lupa, kami juga punya fungsi lain. Anggota DPR itu punya fungsi problem solver, di dapil masing-masing,” tuturnya.
Karena itu, Heri yang akrab disapa Hergun mengusulkan Ombudsman menunjuk Person in Charge (PIC) sebagai penghubung langsung dengan Komisi II DPR RI. Menurutnya, komunikasi yang terstruktur dan PIC yang jelas akan membuat koordinasi pengawasan pelayanan publik lebih terintegrasi.
“Apalagi terkait masalah pelayanan. Harapan saya, ada komunikasi dengan Komisi II, ada PIC (Person in Charge). PIC siapa yang bisa dihubungi dan itu bisa memberikan bahan, ya setidaknya pada saat rapat konsultasi dengan kami secara berkala, secara periodik,” tegas Hergun.
