Komisi II DPR RI menekankan pentingnya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah guna meningkatkan koordinasi pemerintahan serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (22/7/2026).
Kunjungan kerja tersebut mengusung tema “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terkait Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah, Khususnya dalam Menjalankan Program Direktif Presiden dan Agraria/Tata Ruang.”
Azis menjelaskan, penguatan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diperlukan agar koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota semakin efektif. Menurutnya, sinergi antar tingkatan pemerintahan merupakan faktor penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah.
“Ketika koordinasi antar pemerintah tidak berjalan maksimal, berbagai persoalan di daerah akhirnya menumpuk dan dipersepsikan sebagai kewenangan pusat. Padahal, banyak permasalahan dapat diselesaikan lebih cepat melalui sinergi dan pembagian peran yang jelas,” ujarnya.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menilai koordinasi yang kuat akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pelaksanaan program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga implementasi kebijakan strategis nasional akan berjalan lebih efektif apabila setiap jenjang pemerintahan memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya secara jelas.
Selain memperkuat koordinasi, Azis menegaskan bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan aspek anggaran. Menurutnya, pembenahan kelembagaan, tata kelola, dan efektivitas birokrasi juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif, efisien, dan akuntabel.
“Permasalahan kita kompleks, tidak hanya soal anggaran. Kelembagaan dan tata laksana juga perlu dibenahi agar sistem pemerintahan dapat bekerja lebih baik dalam melayani masyarakat,” jelasnya.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi II DPR RI ingin memastikan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berjalan secara optimal, termasuk dalam mendukung program prioritas Presiden serta pengelolaan agraria dan tata ruang yang terintegrasi. Dengan koordinasi yang semakin kuat, berbagai kebijakan pemerintah diharapkan dapat diimplementasikan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di daerah.
