Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, menegaskan pentingnya keseimbangan antara keandalan pasokan listrik nasional dan perlindungan lingkungan hidup saat memimpin Kunjungan Kerja Masa Spesifik ke PLTU Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara, Kamis (2/4/2026).
Dalam sambutannya, Rocky menekankan bahwa penyediaan energi listrik harus berjalan andal dan efisien, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan serta perlindungan lingkungan.
“PLTU Pangkalan Susu merupakan salah satu pembangkit strategis dengan kapasitas sekitar 2 x 210 MW yang berperan penting dalam menopang sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara, termasuk kontribusinya terhadap beban puncak dan pasokan listrik regional yang mencapai lebih dari 100 juta kWh per bulan,” ujar Rocky.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa operasional pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara juga menghadirkan tantangan besar, terutama dalam pengelolaan dampak lingkungan. Tingginya konsumsi batu bara dan karakteristik pembangkitan yang intensif emisi menuntut pengendalian ketat terhadap pencemaran udara, air, serta pengelolaan limbah seperti fly ash dan bottom ash.
Komisi XII DPR RI, lanjutnya, turut mencermati berbagai aspirasi dan aduan masyarakat di sekitar wilayah operasional pembangkit. Aduan tersebut mencakup indikasi gangguan kesehatan, penurunan kualitas lingkungan, hingga dampak terhadap mata pencaharian nelayan dan petani.
“Hal ini menunjukkan bahwa aspek keandalan energi tidak dapat dipisahkan dari keadilan lingkungan dan perlindungan masyarakat,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Meskipun demikian, Komisi XII DPR RI mengapresiasi sejumlah upaya perbaikan yang telah dilakukan, seperti penerapan co-firing biomassa sebagai bagian dari transisi energi, serta inovasi dalam pengelolaan limbah dan efisiensi operasional. Namun, evaluasi menyeluruh tetap diperlukan untuk memastikan upaya penurunan emisi dan dampak lingkungan berjalan efektif.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi XII DPR RI berharap memperoleh penjelasan yang komprehensif, transparan, dan berbasis data dari seluruh pemangku kepentingan, baik terkait kinerja operasional pembangkit, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup, maupun mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.
“Kunjungan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum pertukaran informasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memastikan penyediaan energi listrik nasional berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat,” jelas Rocky.
Sebagai tindak lanjut, Komisi XII DPR RI akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja lingkungan seluruh PLTU di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan operasional pembangkit tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.
