Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses ke Makassar, Sulawesi Selatan, dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Putih Sari, untuk menjalankan fungsi pengawasan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
Putih Sari menegaskan, kunjungan yang bertepatan dengan Ramadan ini menjadi momentum untuk memastikan transformasi sistem kesehatan nasional berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Komisi IX juga mengawal pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta program prioritas seperti pemeriksaan kesehatan gratis, penguatan layanan KB, penanganan TBC, dan revitalisasi rumah sakit.
“Pengawasan ini penting agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya selesai secara administrasi, tetapi berdampak nyata di lapangan,” ujar Srikandi Gerindra ini, Jumat (20/2/2026).
Di bidang kesehatan, Sulawesi Selatan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100 persen dengan kepesertaan JKN di atas 95 persen. Namun, Komisi IX menekankan bahwa kualitas layanan dan kemudahan akses tetap harus menjadi perhatian, termasuk reaktivasi peserta PBI dari kelompok rentan.
Untuk eliminasi TBC, Pemprov Sulsel telah menerbitkan regulasi, membentuk forum multisektor, serta memperkuat deteksi dini melalui portable X-Ray dan skrining di berbagai fasilitas. Inovasi digital PADEPOK juga diperkenalkan untuk mendukung skrining mandiri.
Di sektor ketenagakerjaan, Komisi IX mengapresiasi capaian Paritrana Award 2025 serta perluasan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Meski demikian, tantangan pengangguran terbuka 4,45 persen dan penurunan partisipasi angkatan kerja menjadi 68,80 persen perlu direspons dengan penguatan pelatihan berbasis kompetensi dan dukungan wirausaha.
“Kami mendorong agar pelatihan kerja tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga membuka peluang usaha baru. Dengan SDM yang kompeten, ekonomi daerah akan semakin kuat,” tegas Putih.
Kunjungan ini menegaskan komitmen DPR RI dan Pemprov Sulsel dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta memperluas perlindungan jaminan sosial secara berkelanjutan.
