Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan pentingnya peran Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dalam menjaga kedaulatan negara melalui produk identitas dan dokumen resmi.
Selain mencetak uang, Peruri juga memiliki kapasitas strategis untuk memproduksi paspor serta berbagai dokumen autentik negara lainnya.
Politisi Fraksi Gerindra ini menyebut, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui luasnya cakupan tugas Peruri. Menurutnya, lembaga tersebut tak hanya bertanggung jawab atas pencetakan uang, tetapi juga memiliki teknologi autentikasi yang mampu memverifikasi keaslian uang dan dokumen penting negara.
“Penguatan peran Peruri semakin relevan seiring berkembangnya sistem pelayanan dokumen digital. Komisi VI mendukung agar Peruri dapat menjadi penyedia jasa autentikasi dokumen negara, termasuk membuka peluang kerja sama luar negeri,”
ujar Husein saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR ke kantor Peruri di Karawang, Jawa Barat, Jumat (7/11/2025).
Terkait kemungkinan peralihan menuju sistem uang digital, Legislator Dapil Jawa Barat XI ini menjelaskan bahwa Peruri telah lebih dulu beradaptasi dan mengembangkan layanan digital sejak beberapa tahun terakhir. Langkah ini dinilai sebagai upaya antisipatif agar perusahaan tetap relevan ketika kebutuhan uang fisik menurun di masa depan.
“Dari pemaparan, disebutkan sekitar 80 persen uang yang beredar masih berupa uang kertas. Ini memberi ruang bagi Peruri untuk terus menjalankan fungsi utamanya, sembari menyiapkan transformasi ke arah digital,”
kata Husein.
Husein menambahkan, Peruri kini juga tengah mengkaji ketersediaan bahan baku dalam negeri. Sekitar 60–70 persen kebutuhan kertas sebenarnya sudah bisa dipenuhi oleh produsen dalam negeri, terutama dari Jawa Tengah. Namun, kualitasnya masih perlu ditingkatkan agar setara dengan produk impor. Sementara itu, penggunaan bahan alternatif seperti polikarbonat dinilai kurang ramah lingkungan sehingga masih dikaji lebih lanjut.
Selain persoalan teknis, Husein turut menyoroti sejumlah regulasi yang telah dibuat untuk memperkuat posisi Peruri, namun implementasinya dinilai belum optimal. Karena itu, koordinasi dengan kementerian terkait akan ditingkatkan agar layanan Peruri dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh instansi pemerintah.
“Kami akan menindaklanjuti pembahasan ini. Komisi VI berencana menggelar rapat gabungan dengan sejumlah kementerian pada Senin mendatang. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dan memberi kepastian arah bagi transformasi Peruri ke depan,”
tutur Husein.
