Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memangkas birokrasi yang berbelit dalam sektor pertanian dan memastikan manfaat anggaran negara langsung dirasakan oleh rakyat, khususnya petani.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya saat Panen Raya Nasional yang digelar serentak di 14 provinsi sentra produksi padi, dengan pusat acara di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (07/04/2025).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam laporannya menyampaikan bahwa pemangkasan jalur perizinan dan distribusi pupuk merupakan salah satu kebijakan yang paling dirasakan dampaknya oleh petani.
“Sebelumnya, 12 menteri harus menandatangani, 38 gubernur, dan 500 wali kota/bupati se-Indonesia baru bisa sampai ke petani. Sekarang, berkat Inpres yang Bapak Presiden tandatangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, dan pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini revolusi sektor pertanian,” ujar Menteri Amran.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendorong efisiensi anggaran, memotong jalur distribusi yang panjang, serta menekan praktik korupsi di semua lini pemerintahan.
“Saya akan terus menghemat anggaran dan memastikan setiap uang negara dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang paling membutuhkan,” kata Presiden.
Presiden Prabowo juga memberikan perhatian serius terhadap praktik korupsi yang menghambat pelayanan publik dan distribusi bantuan pemerintah.
“Pemerintah dari pusat sampai desa tidak boleh ada lagi praktik korupsi atau penyalahgunaan uang rakyat. Di era teknologi sekarang, semua orang bisa langsung melaporkan. Kalau ada korupsi, video dan rekam, kirimkan langsung. Supaya orang jera,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo juga mengajak seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah untuk bekerja sepenuh hati dalam melayani rakyat.
“Berjuanglah untuk rakyat. Tidak ada kebahagiaan lebih tinggi daripada cinta rakyat kepada pemimpinnya,” pungkas Presiden.
