Sekjen Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menghadiri acara konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Gerindra Malaysia, Minggu (18/06/2023). Turut hadir anggota DPR RI Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah, dapil Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri.
Pada kesempatan ini Muzani mendengarkan keluh kesah dari para WNI yang bekerja di Malaysia. Salah satu WNI yang juga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia Hasyim Said mengaku, saat ini masalah yang dihadapi PMI di Malaysia adalah pembuatan dokumen kenegaraan berupa paspor.
Menurutnya, KBRI Malaysia cenderung mempersulit pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang bekerja di Malaysia. Dia mengatakan, semestinya KBRI justru mempermudah pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang ingin membuat paspor agar keberadaannya dan legalitasnya dapat terjamin selama bekerja di Malaysia.
“Masalah hari hari yang kami hadapi saat ini adalah sulitnya pembuatan paspor Pak. Harapan saya, saya ingin lebih dipermudah pembuayan paspor di KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Penang dan KJRI Johor. Pembuatan paspor kami-kami sangat lambat Pak. Ini adalah suara masyarkat Indonesia yang ada di Malasyia. Mohon dibantu, diitinjaklanjuti kepada pemerintah Indonesia untuk memperlancar dan mempermudah pembuatan paspor bagi teman-teman PMI yang bermasalah atau tidak memiliki dokumen paspor,” kata Hasyim.
Merespon hal itu, Muzani mengatakan, permasalahan akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Dia menjelaskan, saat ini pemerintah Malaysia dibawah kepemimpinan PM Anwar Ibrahim telah membuka pintu seluas-luasnya bagi warga negara asing untuk mempermudah penyelesaian dokumen-dokumen.
“Kebijakan yang baik ini adalah hasil diplomasi antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Itu sebabnya pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melayani WNI kita dengan baik terkait pembuatan dokumen dan paspor. Namun setelah mendapat kabar seperti ini kami prihatin dan saya akan meneruskan masalah ini kepada presiden Jokowi. Kebijakan yang baik antar kedua negara justru terhambat oleh birokrasi kita sendiri,” pungkas Muzani.
