Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kapolri pada Kamis (12/11/2026) pukul 08.30 WIB. Dalam rapat tersebut, Komisi III akan meminta penjelasan terkait dua hal, yakni penegakan hukum atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI serta tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan maupun dikendalikan oleh para tersangka kasus illegal interception.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pihaknya meminta Kapolri mengungkap seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal beserta rangkaian perbuatan ilegal lainnya yang diduga saling berkaitan dan melibatkan kelompok Listyo Sigit Prabowo (LSP).
“Selain penyadapan, diduga ada rangkaian perbuatan ilegal lainnya, seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi, dan lain-lain. Intinya, tindakan tersebut berpotensi membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” jelas Habiburokhman.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menekankan, seluruh informasi terkait dugaan rangkaian tindakan tersebut harus didalami secara serius. Apabila terbukti, menurutnya, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk serangan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.
“Rapat akan mulai pukul 08.30 dan berakhir pukul 12.00. Semua anggota konfirmasi hadir,” pungkasnya.
