Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik. Komisi III menilai perbuatan tersebut merupakan tindakan makar yang harus ditangani secara serius melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Penegasan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Habiburokhman menyampaikan apresiasi atas langkah Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap perkara tersebut. Namun, ia menegaskan pengusutan tidak boleh berhenti pada penetapan para tersangka, tetapi juga harus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya penanganan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesimpulan rapat lainnya, Komisi III DPR RI kembali menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas pengungkapan kasus penyadapan, illegal access, dan penghilangan data elektronik serta meminta agar penanganannya dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
