Pemulihan aset bagi korban investasi bodong menjadi salah satu aspek penting yang disoroti dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian ialah pengaturan tindak pidana di bidang perbankan, mengingat praktik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dapat dilakukan melalui berbagai modus, termasuk dengan menggunakan kedok koperasi.
Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa pengaturan tersebut berkaitan dengan upaya memastikan aset hasil kejahatan dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian masyarakat. Selama ini, para korban investasi bodong telah beberapa kali menyampaikan aspirasi melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, termasuk harapan agar aset yang berhasil dirampas dapat dikembalikan kepada korban.
Menurut Bob, persoalan tersebut perlu diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset agar mekanisme pemulihan tidak berhenti pada perampasan aset dan penyetoran hasilnya ke kas negara. Pengaturan yang tepat diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.
“Saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, para korban investasi bodong yang sudah beberapa kali datang ke sini dalam RDP. Harapannya, aset yang dirampas dari pelaku tindak pidana itu bisa langsung dikembalikan kepada mereka melalui undang-undang ini, tidak semuanya masuk ke kas negara,” ujar Bob dalam Rapat Panja Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Selain pemulihan kerugian korban, Bob menyoroti pentingnya ketepatan dalam merumuskan karakteristik tindak pidana yang masuk dalam cakupan RUU tersebut. Ia menilai, pengaturan tidak cukup hanya mengacu pada nomenklatur tindak pidana dalam undang-undang sektoral, tetapi juga harus mempertimbangkan pola dan karakteristik kejahatan yang dilakukan.
Salah satu contohnya adalah praktik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin melalui lembaga yang menggunakan kedok koperasi. Meskipun secara kelembagaan menggunakan nama koperasi, aktivitas yang dijalankan dapat memiliki karakteristik tindak pidana perbankan. Karena itu, penghapusan tindak pidana di bidang perbankan dalam rumusan pemerintah perlu dicermati agar modus kejahatan semacam ini tetap dapat dijangkau.
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut juga mengingatkan bahwa cakupan pengaturan harus dirumuskan secara proporsional. Ruang lingkup yang terlalu sempit berisiko membuat sejumlah tindak pidana yang merugikan masyarakat tidak terakomodasi. Sebaliknya, pengaturan yang terlalu luas juga dapat mengaburkan batasan tindak pidana yang menjadi objek perampasan aset.
“Jangan sampai persoalan masyarakat yang selama ini mengadu kepada kita justru tidak tertampung. Namun, ruang lingkupnya juga jangan terlalu luas. Jadi, yang harus kita lihat adalah karakteristik tindak pidananya,” pungkasnya.
