Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadulloh, menerima audiensi pimpinan Asian Alliance for Parliamentary Openness (APPO) untuk membahas peluang kolaborasi strategis dalam mendorong transparansi dan keterbukaan parlemen (open parliament) di kawasan Asia.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan APPO mengundang BKSAP DPR RI untuk menghadiri forum perdana APPO yang dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 25–26 Oktober 2026. Forum ini bertujuan memperkuat jejaring antar parlemen di Asia, dengan keanggotaan yang saat ini mencakup sekitar delapan negara.
Husein menjelaskan, partisipasi Indonesia dinilai penting mengingat rekam jejak Indonesia sebagai salah satu negara penggagas Open Government Partnership (OGP) sejak 2012. Inisiatif tersebut kemudian berkembang hingga mencakup upaya mendorong keterbukaan di lingkungan parlemen.
“Teman-teman APPO mengundang BKSAP secara khusus untuk hadir di forum perdana mereka di Thailand tanggal 25–26 Oktober. Indonesia diharapkan turut serta karena kita merupakan salah satu inisiator Open Government sejak 2012. Forum APPO ini merupakan kelanjutan sekaligus perluasan dari gerakan Open Government dengan indikator-indikator baru,” ujar Husein di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menambahkan, BKSAP DPR RI memiliki komitmen kuat untuk memperkuat keterbukaan parlemen. Enam bulan lalu, BKSAP telah menyelesaikan Panitia Kerja (Panja) Open Government–Parliament (OG-P).
Menurut Husein, inisiatif APPO sejalan dengan upaya yang telah dilakukan BKSAP, khususnya dalam penerapan standar keterbukaan informasi dan penguatan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
Ia menjelaskan, APPO mengusung sejumlah indikator keterbukaan yang disesuaikan dengan sistem dan karakteristik parlemen masing-masing negara anggota. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat membantu setiap parlemen mengembangkan praktik keterbukaan yang relevan dengan kebutuhan kelembagaannya.
Husein menegaskan, keterbukaan parlemen merupakan bagian penting dalam menjawab aspirasi masyarakat yang menginginkan lembaga legislatif lebih transparan, akuntabel, serta terbuka terhadap masukan publik.
“Ini sangat sejalan dengan apa yang diinginkan publik terhadap parlemen Indonesia. Kami selalu siap dan terbuka menerima insight maupun input baru, termasuk mempelajari best practices dari parlemen negara lain untuk terus membenahi dan meningkatkan kualitas keterbukaan di DPR RI,” tegasnya.
Melalui pertemuan tersebut, BKSAP DPR RI menyambut baik peluang kolaborasi dengan APPO. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar parlemen, sekaligus mendorong penerapan prinsip-prinsip parlemen terbuka demi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap DPR RI.
