Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menekankan pentingnya pemerataan fasilitas kesehatan (faskes) dan penguatan perlindungan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dinilai penting seiring pesatnya ekspansi industri, tingginya mobilitas tenaga kerja, serta kondisi geografis yang mencakup wilayah perkotaan, pedesaan, pesisir, hingga kepulauan.
Karena itu, Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Sulawesi Tengah dilakukan untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial berjalan optimal hingga ke pelosok daerah.
“Perkembangan kawasan industri yang pesat, tingginya mobilitas tenaga kerja, serta kondisi geografis Sulawesi Tengah yang mencakup wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, dan kepulauan menjadikan daerah ini penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial,” ujar Putih Sari di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (9/10/2026).
Putih Sari mengapresiasi capaian pembangunan kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercatat dalam Profil Kesehatan Tahun 2025. Provinsi tersebut memiliki 220 puskesmas dengan tingkat akreditasi mencapai 99,54 persen. Selain itu, sebanyak 38 dari 41 rumah sakit telah terakreditasi. Penanganan malaria dan upaya menekan angka kematian akibat demam berdarah dengue (DBD) juga disebut telah memenuhi target nasional.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama belum meratanya fasilitas dan tenaga kesehatan serta terbatasnya jumlah dan distribusi dokter spesialis.
“Namun demikian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan masih menghadapi sejumlah kendala karena fasilitas dan tenaga kesehatan belum tersebar merata, serta jumlah dan distribusi dokter spesialis masih terbatas,” ungkapnya.
Srikandi Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti data yang menunjukkan baru 45 persen puskesmas di Sulawesi Tengah memiliki sembilan kategori tenaga kesehatan strategis secara lengkap. Keterbatasan tenaga medis terlatih, ketersediaan obat, bahan medis habis pakai, dan sarana diagnostik turut menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap belum tercapainya target pengobatan tuberkulosis (TBC), rendahnya cakupan pelayanan hipertensi sesuai standar, serta belum optimalnya deteksi dini diabetes dan kanker.
“Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan yang lebih terarah melalui pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, penguatan sarana diagnostik dan laboratorium, jaminan ketersediaan obat serta bahan medis habis pakai, peningkatan kapasitas puskesmas dan rumah sakit rujukan, serta pendampingan program pengendalian penyakit,” tegas Putih Sari.
Selain pemerataan layanan kesehatan, Komisi IX DPR RI juga menaruh perhatian terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sulawesi Tengah. Penguatan perlindungan jaminan sosial dinilai penting, terutama bagi pekerja di kawasan industri dan masyarakat kelompok rentan.
“Kami ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan Program JKN di Sulawesi Tengah, khususnya terkait kepesertaan aktif, pemerataan fasilitas kesehatan, mutu pelayanan, sistem rujukan, serta perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan,” pungkasnya.
