Pemerintah terus melanjutkan program streamlining Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan fokus pada optimalisasi aset, peningkatan produktivitas, dan efisiensi perusahaan. Langkah lanjutan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin (5/10/2026).
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah berikutnya untuk memperkuat konsolidasi BUMN, khususnya memasuki awal 2027.
“Tadi bicara bagaimana kita meningkatkan, kan program streamlining kita di BUMN ini berjalan. Nah, bagaimana next step-nya di tahun 2027 awal itu meningkatkan. Sekarang kita sedang lakukan optimalisasi aset-aset BUMN, kemudian juga meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, termasuk juga kita membuka untuk kerja sama yang lebih luas kepada private sector, kepada dunia usaha,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Rosan menambahkan, pemerintah akan melanjutkan konsolidasi yang telah berjalan dengan mengarahkan pengelolaan aset BUMN agar semakin optimal dan produktif.
“Jadi program-program itu nanti kita akan susun untuk kita mulai konsolidasi yang sudah berjalan, mungkin next step-nya bagaimana kita mengoptimalisasi aset-aset ini,” tambahnya.
Menurut Rosan, optimalisasi aset menjadi perhatian pemerintah karena besarnya aset yang dimiliki BUMN belum sepenuhnya sebanding dengan pendapatan atau cash flow yang dihasilkan. Karena itu, Presiden Prabowo memberikan arahan agar aset-aset tersebut dikelola secara lebih produktif melalui perencanaan yang baik, terukur, dan terstruktur.
“Mungkin in term of asset kita besar, tapi in term of cashflow-nya, pendapatannya berbanding asetnya masih sangat kecil. Nah ini yang Bapak Presiden memberikan arahan bagaimana sekarang kita mengoptimalkan aset-aset yang ada di BUMN ini dengan tentunya perencanaan yang baik, terukur, terstruktur, karena kita sovereign wealth fund, memberikan juga keuntungan, yield yang baik juga,” ungkapnya.
Selanjutnya, pemerintah akan melakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai aset BUMN yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Dalam proses tersebut, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta, khususnya untuk kegiatan usaha yang tidak bersifat strategis.
“Kalau misalnya dunia usaha atau private sector bisa melakukan lebih baik, dan itu memang bukan hal-hal yang sifatnya strategis, ya kita memberikan ruang lebih besar kepada dunia usaha untuk pengembangan usaha-usahanya,” katanya.
Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin memastikan penataan BUMN tidak berhenti pada konsolidasi perusahaan, tetapi berlanjut pada pengelolaan aset yang lebih produktif, efisien, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.
