Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mendorong penguatan hilirisasi produk perikanan nasional agar tidak berhenti pada peningkatan produksi. Ia menekankan pentingnya pengembangan produk olahan siap masak (Ready to Cook) dan siap santap (Ready to Eat) berbasis kearifan lokal, yang didukung sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan dari hulu hingga hilir.
Hal tersebut disampaikan Titiek Soeharto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Bali di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat (18/9/2026).
Kunjungan tersebut berfokus pada penguatan nilai tambah produk perikanan melalui penjaminan mutu dan keamanan pangan, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik maupun memperluas akses ke pasar ekspor.
Menurut Srikandi Fraksi Partai Gerindra yang akrab disapa Titiek Soeharto itu, perubahan pola konsumsi masyarakat serta pesatnya sektor pariwisata di Bali menjadi peluang strategis yang perlu dimanfaatkan pelaku usaha perikanan.
“Komisi IV memandang potensi perikanan nasional tidak cukup hanya berhenti pada peningkatan produksi saja, namun harus mampu diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, praktis, aman, bermutu, serta sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen,” ujar Titiek saat menyampaikan pengantar Kunjungan Kerja Spesifik di Badung, Bali, Jumat (18/9/2026).
Ia menambahkan, Bali memiliki keunggulan berupa kekayaan kuliner dan identitas budaya yang kuat. Berbagai produk olahan laut khas daerah dinilai berpotensi dikembangkan menjadi produk modern tanpa menghilangkan cita rasa dan kearifan lokal.
Namun, Titiek menegaskan percepatan hilirisasi harus diikuti sistem penjaminan mutu dan sertifikasi keamanan pangan yang tidak justru membebani pelaku usaha, khususnya UMKM.
“Kami mendorong agar sistem penjaminan mutu dan sertifikasi tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, khususnya bagi UMKM. Namun pengawasan tetap harus kuat, proses pelayanan semakin sederhana, cepat, terintegrasi, transparan, dan biayanya terjangkau,” tegasnya.
Komisi IV DPR RI juga mendorong agar produk perikanan lokal yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dapat dimanfaatkan secara lebih luas untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Produk perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan diharapkan dapat semakin banyak dimanfaatkan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Hal ini penting untuk meningkatkan konsumsi protein ikan yang mempunyai nilai gizi tinggi seperti Omega-3 untuk kecerdasan otak anak-anak,” jelas Titiek.
Berdasarkan policy brief Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, penguatan ekosistem mutu perikanan di Bali masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain potensi duplikasi pengawasan antarinstansi, prosedur sertifikasi yang berulang, serta tingginya biaya dan waktu yang harus ditanggung pelaku usaha.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong sinergi dan integrasi layanan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui BPPMHKP, Badan Karantina Indonesia (Barantin), Badan Pangan Nasional (Bapanas), BUMN pangan ID FOOD, serta pemerintah daerah.
Integrasi layanan tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya saing produk perikanan nasional, memperluas peluang kesepakatan Mutual Recognition Arrangement (MRA) di pasar internasional, sekaligus menjamin keamanan rantai pasok (cold chain) mulai dari bahan baku hingga sampai ke konsumen.
