Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Endipat Wijaya, mendorong perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan. Hal tersebut disampaikannya saat pertemuan dengan jajaran Direksi PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk di Batam, Kepulauan Riau, Senin (1/12/2025).
“Melalui kunjungan ini, dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap tata kelola KUR di BNI, kami berharap penyaluran KUR benar-benar tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan permodalan bagi UMKM,” ujar Endipat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan, BAKN DPR RI menyerap berbagai masukan terkait pelaksanaan program KUR, mulai dari persoalan validasi data nasabah UMKM hingga koordinasi antarinstansi perbankan. Menurutnya, penguatan koordinasi menjadi penting agar kedepan tidak terjadi miskomunikasi antara bank-bank Himbara dan kementerian terkait.
“Kita juga perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa KUR merupakan program pemerintah yang memberikan akses kredit permodalan hingga Rp100 juta tanpa agunan kepada UMKM, dengan suku bunga rendah karena mendapat subsidi dari pemerintah,” tegas legislator asal daerah pemilihan Kepulauan Riau tersebut.
Endipat berharap pengelolaan dan penyaluran KUR yang semakin transparan dan tepat sasaran dapat membantu masyarakat membangun serta mengembangkan usaha, sekaligus memperkuat peran perbankan milik negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
