Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi polemik transparansi ijazah dan riwayat pendidikan anggota DPR RI yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menjelaskan, dokumen persyaratan pendidikan para calon anggota legislatif telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses pencalonan. Karena itu, masyarakat dapat menelusuri informasi tersebut melalui data pencalonan yang tersedia di KPU.

Hal itu disampaikan Dasco merespons desakan masyarakat agar seluruh anggota DPR RI membuka dan memverifikasi ijazah pendidikan mereka, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Desakan tersebut turut mengemuka melalui petisi yang mendorong keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat.

“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Pejuang PolitiK Fraksi Partai Gerindra tersebut, proses pencalonan anggota DPR RI telah memiliki mekanisme administrasi yang mengatur berbagai persyaratan bagi setiap calon. Dalam tahapan tersebut, calon anggota legislatif diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan kepada KPU, termasuk dokumen yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan.

Dengan demikian, informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR dapat ditelusuri melalui data pencalonan yang disampaikan kepada KPU sebelum para calon ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih.

“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” tegasnya.

Pernyataan Dasco disampaikan di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi riwayat pendidikan pejabat publik, khususnya anggota legislatif. Keterbukaan informasi mengenai kualifikasi pendidikan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan publik dalam memastikan pemenuhan persyaratan administratif para wakil rakyat.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum, setiap calon anggota DPR RI wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Salah satu persyaratan tersebut adalah calon anggota DPR RI harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Selain persyaratan pendidikan, calon anggota DPR RI juga harus memenuhi ketentuan lain, antara lain berusia paling rendah 21 tahun, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia, serta menjadi anggota partai politik peserta pemilu.

Seluruh persyaratan tersebut menjadi bagian dari proses administrasi pencalonan yang dilaksanakan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun keterbukaan informasi mengenai riwayat pendidikan anggota DPR menjadi perhatian masyarakat seiring munculnya tuntutan agar dokumen pendidikan pejabat publik dapat diketahui secara transparan. Meski demikian, akses terhadap dokumen pencalonan tetap mengacu pada ketentuan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi yang berlaku.

Melalui penjelasannya, Dasco menegaskan bahwa KPU dapat menjadi rujukan masyarakat untuk menelusuri informasi mengenai persyaratan pendidikan para anggota DPR RI saat mengikuti proses pencalonan legislatif.

Facebook
Twitter
WhatsApp
X
Telegram
Facebook
Twitter
WhatsApp