Komisi III DPR RI mendorong percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari praktik penyadapan ilegal. Pengaturan tersebut dinilai semakin mendesak seiring munculnya berbagai persoalan terkait dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan yang berpotensi mengancam hak privasi warga negara.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pembahasan RUU Penyadapan sebenarnya telah menjadi perhatian Komisi III sejak periode DPR sebelumnya. Bahkan, pada periode lalu, Komisi III telah melakukan sejumlah pendalaman, termasuk studi perbandingan secara daring dengan negara lain untuk mempelajari praktik dan mekanisme pengaturan penyadapan.
“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, kebutuhan terhadap regulasi penyadapan semakin mendesak di tengah berkembangnya persoalan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian masyarakat. Ia menilai, masyarakat semakin menyadari adanya potensi ancaman terhadap privasi dan keamanan komunikasi apabila penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum serta mekanisme pengawasan yang jelas.
“Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” tegas Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Sebagai langkah awal, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026). Rapat tersebut secara khusus membahas masukan terkait RUU Penyadapan, terutama dari perspektif kebutuhan penegakan hukum dan keamanan.
Habiburokhman menjelaskan, Komisi III tidak hanya akan meminta masukan dari Polri, tetapi juga berencana mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk kalangan akademisi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif dalam penyusunan regulasi.
“Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi,” ungkapnya.
Melalui serangkaian pembahasan tersebut, Komisi III berharap RUU Penyadapan dapat mengakomodasi kebutuhan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas sekaligus menetapkan batas kewenangan, mekanisme pengawasan, dan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat.