Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala Negara meminta aparat penegak hukum bersama kementerian terkait mengusut tuntas dugaan keterlibatan individu maupun korporasi serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Saya minta kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, dibantu TNI, dibantu intelijen untuk selidiki karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab. Rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menyoroti temuan di lapangan yang mengindikasikan bahwa karhutla tidak semata-mata disebabkan faktor alam, tetapi juga diduga melibatkan kesengajaan manusia dan tanggung jawab korporasi. Menurutnya, dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat tidak boleh dianggap remeh karena mengancam kehidupan jutaan warga.
“Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita. Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas dan kali ini maaf, kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja,” tegas Kepala Negara.
Presiden menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara serius berdasarkan bukti yang jelas. Pemerintah juga siap mencabut izin usaha perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar. Bagi negara-negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita akan buka perusahaan-perusahaan,” ungkap Presiden.
Selain menegaskan penindakan terhadap kejahatan lingkungan, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah berbagai tantangan. Ia menilai pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam menghadapi pemberontakan, kerusuhan, dan upaya adu domba menjadi pelajaran penting untuk terus memperkuat kebersamaan.
“Rakyat kita semakin pandai, pemimpin-pemimpin kita di ujungnya akan menjaga persatuan dan itulah yang sekarang saya jalankan, politik saya adalah politik persatuan nasional, saya ingin merangkul semua kekuatan. Marilah kita tanamkan perbedaan-perbedaan kita, marilah kita bersatu untuk kepentingan yang besar, kepentingan rakyat Indonesia hidup sejahtera,” ucap Presiden.
Kepala Negara juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga kehidupan yang damai, saling menghormati, dan berlandaskan Pancasila. Keberagaman agama, suku, bahasa, adat istiadat, serta budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dirawat bersama.
“Rakyat Indonesia hidup damai, rakyat Indonesia hidup dalam suasana Pancasila, suasana saling menghormati, saling mendukung, saling mengasihi. Kita berbeda agama, mari kita jaga semua agama. Kita berbeda suku, mari kita menjaga semua suku, kita hormati semua suku. Berbeda bahasa daerah, kita jaga semua adat, semua budaya daerah. Perbedaan adalah kekayaan, menghormati adalah mulia,” pungkas Presiden Prabowo.
Arahan tersebut menegaskan dua komitmen penting pemerintah, yakni menindak tegas pihak yang merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat serta menjaga persatuan sebagai fondasi kekuatan nasional.
Bagi Presiden Prabowo, melindungi hutan berarti menjaga kesehatan dan kehidupan rakyat, sementara merawat persatuan merupakan langkah penting untuk memastikan masa depan Indonesia yang kuat, berdaulat, dan sejahtera.
