Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai kondisi perekonomian nasional yang relatif stabil di tengah dinamika global. Dalam keterangannya usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga, dengan pembahasan mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, perbankan, investasi, hingga upaya peningkatan ekspor.
“Tadi kami sampaikan bahwa kondisi makroekonomi relatif stabil, juga disampaikan terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, kemudian juga terkait dengan target inflasi, dan juga terkait dengan situasi makro dari perbankan, kemudian juga dari investasi yang sudah berjalan, dan dari berbagai angka-angka makro itu, kemudian juga kami membahas bagaimana caranya untuk meningkatkan ekspor,” ujar Airlangga.
Terkait peningkatan ekspor, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan mendorong kinerja ekspor dari berbagai sektor, termasuk manufaktur. Berbagai hambatan yang menghambat aktivitas ekspor akan ditangani melalui satuan tugas yang telah mendapat penugasan dari Presiden.
“Jadi ekspor kita akan pacu dari seluruh sektor, termasuk manufaktur, sehingga berbagai hal yang bisa mengurangi ekspor nanti akan kita debottlenecking yang sudah diberikan penugasan oleh Bapak Presiden melalui satgas,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa ketahanan ekonomi domestik masih terjaga meskipun perekonomian global menghadapi berbagai ketidakpastian. Perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa menjadi sejumlah faktor eksternal yang terus dicermati pemerintah karena berpotensi mempengaruhi perekonomian Indonesia.
“Ini semuanya memiliki dampak di global yang pasti akan terkena dampak ke Indonesia. Kami melaporkan kepada Bapak Presiden kondisi ekonomi makro masih sangat resilient, kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilient. Jadi kita akan terus menjaga stabilitas ke depan dan tetap mendorong pertumbuhan,” ungkap Suahasil.
Dalam pembahasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sisa tahun 2026, Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan penelaahan dan efisiensi anggaran. Langkah ini bertujuan memastikan belanja negara terlaksana secara efektif dan optimal tanpa mengabaikan prinsip efisiensi.
“Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah bagian dari langkah-langkah akhir tahun yang memang secara rutin dilakukan untuk memastikan anggaran itu terlaksana namun tetap dilaksanakan dengan efisien,” jelasnya.
Suahasil menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan belanja pemerintah. Pada triwulan IV 2026, belanja APBN diproyeksikan mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp1.200 triliun.
“Untuk Q4 ini APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025, yaitu Rp1.200 triliun. Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun lalu. Ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial, bantuan pangan sudah mulai bergulir untuk Q4. Ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan mendorong government expenditure di perekonomian kita,” tuturnya.
Peningkatan belanja pemerintah tersebut diharapkan dapat menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, mendukung penyelenggaraan layanan publik, serta memperkuat perlindungan sosial, termasuk melalui penyaluran bantuan pangan pada triwulan IV 2026.
Selain menjaga momentum belanja negara, pemerintah juga terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Suahasil menyampaikan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan Bank Indonesia serta mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengawasan sektor keuangan.
“Tentu nanti bersama Bank Indonesia kita akan terus bekerja sama memastikan stabilitas dari sektor keuangan Indonesia dan kita akan terus mendukung teman-teman di OJK yang melakukan pengawasan mikroprudensial,” pungkasnya.
Melalui penguatan stabilitas makroekonomi, peningkatan ekspor, pengelolaan APBN yang efisien, serta koordinasi antarlembaga, pemerintah berupaya menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.
