Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat persiapan program pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Namun, pelaksanaannya tetap akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran serta kemampuan fiskal negara.
Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah membahas sejumlah opsi dan melakukan perhitungan kebutuhan pembiayaan. Kajian tersebut antara lain memperhitungkan penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain di PTN.
“Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” ujar Brian.
Menurut Brian, perhitungan tersebut juga mempertimbangkan pola pembiayaan di PTN, termasuk adanya pendapatan dari program pascasarjana yang selama ini dapat digunakan untuk membantu menyubsidi program sarjana.
Selanjutnya, hasil kajian akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah ingin memastikan kebijakan pendidikan gratis di PTN dapat diterapkan secara terukur dan berkelanjutan.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” kata Brian.
Untuk memperdalam kajian, Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian terkait, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” jelas Brian.
Brian berharap tim tersebut dapat menyelesaikan perhitungan yang lebih matang dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan, termasuk merumuskan tahapan pelaksanaan program.
“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ucapnya.
Hasil kajian tersebut nantinya akan kembali dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai dasar untuk menentukan langkah dan tahapan penerapan kebijakan pendidikan gratis di PTN.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkas Brian.
