Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi tindak lanjut berbagai instruksi pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Evaluasi tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama sejumlah menteri, Panglima TNI, dan para Kepala Staf Angkatan di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/8/2026).
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menyampaikan, sepanjang Minggu sore hingga malam, Presiden memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk membahas berbagai isu strategis. Pertemuan bersama jajaran TNI menjadi sesi terakhir dalam rangkaian pembahasan tersebut.
“Pada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,” demikian keterangan Seskab.
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menambah 17 pesawat water bombing. Penambahan armada udara tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemadaman kebakaran di sejumlah wilayah terdampak.
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan telah tiba untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan. Pemerintah juga mengirimkan 200 pompa beserta pipa untuk mendukung pemadaman kebakaran bawah tanah di lahan gambut.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga membahas kelanjutan rekonstruksi dan penanganan masyarakat terdampak gempa di NTT. Pemerintah memastikan dukungan yang telah diperintahkan dapat menjangkau wilayah terdampak sekaligus mendukung proses pemulihan masyarakat.
Presiden turut menyampaikan apresiasi atas gerak cepat personel TNI dan Polri yang terlibat dalam berbagai operasi di lapangan, baik dalam penanggulangan karhutla di Kalimantan, penanganan dampak gempa di NTT, maupun berbagai tugas pelayanan masyarakat di wilayah lainnya.
“(Presiden menyampaikan) apresiasi terhadap gerak cepat personel TNI-Polri di berbagai sektor dan wilayah seluruh Indonesia,” lanjut Seskab.
Pemerintah terus memastikan penanganan bencana, perlindungan masyarakat, serta proses pemulihan di wilayah terdampak berjalan cepat, terkoordinasi, dan efektif.
