Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas layanan hukum di daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi dan sosial yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin langsung Tim Komisi XIII DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).
Menurut Sugiat, Kemenkumham memiliki mandat strategis dalam pembinaan, pelayanan, dan penegakan hukum nasional, termasuk bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), badan hukum dan fidusia, kekayaan intelektual (KI), serta layanan hukum berbasis digital.
“Kanwil Kemenkumham Jawa Barat berperan penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan tingkat aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi, Jawa Barat membutuhkan sistem layanan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel untuk mendukung iklim usaha serta menjamin kepastian hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum menuntut peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pelayanan publik yang modern. Karena itu, Komisi XIII DPR RI menilai penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan hukum di Jawa Barat sejalan dengan visi reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta prinsip keadilan bagi masyarakat.
Melalui forum ini, lanjut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, Komisi XIII DPR RI juga berupaya menyerap aspirasi, kendala di lapangan, dan usulan konstruktif dari jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Barat sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan hukum nasional.
“Kami ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas layanan AHU Online, penerapan sistem fidusia dan perseroan perorangan bagi UMKM, perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha lokal, kesiapan SDM hukum menghadapi transformasi digital, serta sinergi antarinstansi hukum di daerah,” jelas Sugiat.
Di akhir, legislator Dapil Sumatera Utara III ini berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat sinergi antara DPR RI dan Kemenkumham dalam mewujudkan tata kelola hukum yang transparan, berkeadilan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
