Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyatakan dukungan terhadap usulan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat agar menjadi bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, kehadiran BNN dalam Forkopimda akan memperkuat sinergi antar instansi dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di daerah.
“Sinergi ini penting agar langkah-langkah penanganan narkotika tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Bob usai menerima paparan kinerja BNN Provinsi Kalbar dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Kalimantan Barat, Jumat (25/7/2025).
Meski mendukung pendekatan penegakan hukum, Bob Hasan menekankan perlunya menyeimbangkan strategi dengan pendekatan rehabilitatif. Ia menyoroti bahwa data yang ditampilkan BNN lebih banyak menekankan pada penangkapan, padahal data rehabilitasi juga penting untuk menunjukkan efektivitas penanganan.
“Saya mengusulkan agar laporan kinerja juga menyajikan data tentang jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang berhasil direhabilitasi dan sembuh. Ini penting untuk melihat seberapa jauh upaya memutus rantai peredaran narkoba lewat pengurangan permintaan,” jelasnya.
Bob menegaskan, pengguna narkoba adalah korban yang perlu dipulihkan. Jika rehabilitasi dilakukan secara konsisten, maka permintaan terhadap narkoba akan menurun, dan jaringan pengedar akan kehilangan pasar.
“Kalau korban disembuhkan, dia tidak akan memesan lagi. Tidak ada permintaan, maka suplai akan berhenti. Bandar narkoba pun kehilangan pembeli. Ini strategi yang menurut saya harus mulai diadopsi oleh BNN di seluruh daerah,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Bob Hasan menyampaikan apresiasi atas kinerja BNN, namun berharap indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah penindakan, tapi juga dari keberhasilan rehabilitasi pengguna.
“Kalau data korban yang disembuhkan bisa ditampilkan, itu akan jadi indikator penting dalam menilai keberhasilan upaya BNN. Penegakan hukum harus dibarengi dengan pemulihan agar supply dan demand narkoba bisa benar-benar terputus,” pungkasnya.