Pimpinan DPR RI berkomitmen menjaga komunikasi intensif dengan gerakan buruh, pemerintah, dan perusahaan guna mengawal pelindungan tenaga kerja sekaligus mendorong perbaikan kondisi perekonomian nasional. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI).
Dalam pertemuan tersebut, Dasco menyampaikan bahwa perwakilan koalisi buruh mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026. Ia juga mengajak kalangan buruh untuk tetap fokus memperjuangkan pelindungan pekerja dan tidak terpengaruh oleh berbagai isu yang beredar di media sosial.
“Tadi kami juga sempat berdialog bahwa saya sampaikan Koalisi Besar Perjuangan Buruh tidak perlu risau dengan framing-framing atau isu-isu yang berseliweran di netizen. Yang penting teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyadarkan buruh, melindungi tenaga kerja, dan fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di ketenagakerjaan,” ujar Dasco di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dasco menegaskan, komunikasi antara DPR, pemerintah, pekerja, dan perusahaan perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat dibahas dan dicarikan solusinya. Menurutnya, komunikasi yang intensif antarpemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menjaga pelindungan pekerja sekaligus mendukung perbaikan ekonomi nasional.
“Kami sudah sepakat bahwa ke depan komunikasi akan terus intensif, baik dengan DPR maupun pemerintah dan pekerja serta perusahaan, agar keadaan ekonomi kita menjadi lebih baik,” ungkap Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang mewakili KBPBI menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI atas dukungan terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia menilai pembahasan undang-undang tersebut berlangsung terbuka dan komunikatif melalui dialog serta pertukaran argumentasi antara DPR dan kalangan buruh.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Dasco khususnya dan seluruh pimpinan DPR atas dukungan terhadap undang-undang yang sangat luar biasa,” kata Andi Gani.
Ia juga menegaskan bahwa gerakan buruh yang tergabung dalam KBPBI tetap berpegang pada konstitusi dan mendukung pemerintahan yang sah. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons berbagai anggapan di media sosial mengenai sikap gerakan buruh.
“Kami setia kepada konstitusi, saya ulangi lagi, setia kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah,” tegasnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Pertemuan juga melibatkan perwakilan sejumlah organisasi buruh, antara lain KSPSI AGN, KBMI, ASPIRASI, KSN, KAPN, KASBI, GSBI, SP KAI, FSPGI, FPBI, SPSI 73, SPSI YRS, dan Sarbumusi.
Melalui audiensi ini, Pimpinan DPR RI menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi berkelanjutan dengan berbagai elemen gerakan buruh. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan sekaligus menjadi saluran bagi pekerja untuk menyampaikan dan mengadvokasi berbagai persoalan ketenagakerjaan.