Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai capaian legislasi sepanjang 2026 telah berjalan sesuai target. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi pijakan dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027 sekaligus bahan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas pembentukan undang-undang.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan sepanjang 2026 terdapat komisi yang berhasil menyelesaikan lebih dari satu rancangan undang-undang dalam tahapan penyusunan. Sementara itu, Baleg juga telah merampungkan lebih dari lima RUU dalam proses penyusunan serta menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang dalam daftar kumulatif terbuka.
“Capaian prioritas di 2026 sangat luar biasa besar, tinggi. Sangat sesuai target,” ujar Bob Hasan usai Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar proses legislasi pada tahun mendatang semakin produktif. Untuk itu, Baleg menyiapkan sejumlah metodologi pembentukan undang-undang yang telah dirumuskan dalam RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.
Bob Hasan menjelaskan, harmonisasi, kodifikasi, dan omnibus akan menjadi tiga pendekatan dalam proses pembentukan undang-undang pada 2027. Penerapan ketiga metode tersebut diyakini dapat meningkatkan produktivitas penyusunan regulasi.
“Dengan tiga metodologi ini kami berkeyakinan bahwa tahun 2027 kita akan signifikan meningkat lagi dalam rancangan atau pembentukan undang-undang,” tegas Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Ia menambahkan, penyusunan Prolegnas 2027 juga harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembaruan hukum nasional. Menurutnya, regulasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara, terutama menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.
Bob Hasan menilai pembaruan hukum tidak hanya dilakukan melalui pembentukan undang-undang baru, tetapi juga revisi terhadap regulasi yang telah berlaku. Langkah tersebut diperlukan apabila ketentuan yang ada belum mampu menjawab persoalan hukum maupun memenuhi rasa keadilan masyarakat.
“Sangat membutuhkan revisi-revisi perundang-undangan karena kemaslahatan itu dapat dicapai juga dari perspektif tentang regulasi. Sistemlah yang akan mencapai kepada tujuan bernegara ini, yaitu tentang keadilan dan kemaslahatan,” jelasnya.
Selain penyempurnaan regulasi yang sudah ada, pembentukan undang-undang baru yang belum memiliki pengaturan juga menjadi perhatian dalam agenda legislasi mendatang.
“Selain itu pun juga ada undang-undang yang baru atau non-existing yang dimulai dari nol itu juga menjadi penting,” tuturnya.
Melalui evaluasi capaian legislasi 2026, Baleg bersama komisi dan fraksi di DPR RI diharapkan dapat menyusun Prolegnas 2027 secara lebih terarah dan produktif. Dengan demikian, agenda legislasi mendatang tidak hanya berfokus pada kuantitas pembentukan undang-undang, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan hukum serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.