Anggota Komisi VIII DPR RI, F. Alimudin Kolatlena

Anggota Komisi VIII DPR RI, F. Alimudin Kolatlena, menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan peserta didik Sekolah Rakyat, khususnya siswa yang tinggal di asrama selama 24 jam. Menurutnya, penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, tetapi juga harus menjamin kesehatan fisik dan mental serta keamanan seluruh peserta didik.

Alimudin menilai, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga pendamping menjadi kebutuhan penting untuk memastikan siswa mendapatkan pelayanan dan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah. Salah satu fasilitas yang perlu dipertimbangkan adalah klinik di lingkungan Sekolah Rakyat agar kebutuhan kesehatan peserta didik dapat ditangani secara cepat dan optimal.

“Anak-anak kita ini kan 24 jam di asrama. Itu artinya mereka juga selain butuh pendampingan dari sisi kesehatan mental, tapi dari sisi kesehatan fisik juga haruslah tersedia. Karena itu upaya-upaya untuk memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana itu penting, termasuk di antaranya ada klinik di sekolah,” ujar Alimudin saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).

Selain layanan kesehatan, Alimudin mengingatkan pentingnya sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan asrama. Menurutnya, interaksi antar siswa selama 24 jam berpotensi memunculkan perundungan serta kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Karena itu, diperlukan pengawasan dan pendampingan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai resiko tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan guru bimbingan konseling (BK) dan tenaga pendamping agar peserta didik memiliki akses bantuan ketika menghadapi persoalan. Dukungan tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

“Potensi bullying, potensi kekerasan baik fisik maupun mental dan juga kekerasan seksual itu bisa saja terjadi. Karena itu soal konseling, guru, tenaga pengajar itu penting. Jadi ini tentu akan kita dorong kepada pemerintah sehingga sekolah ini kalau dia harus memiliki semua itu,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Alimudin menyatakan, Komisi VIII DPR RI akan menyampaikan kebutuhan fasilitas kesehatan dan tenaga pendamping tersebut kepada pimpinan komisi untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran negara. Ia berharap dukungan sarana dan sumber daya manusia yang memadai dapat memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sehingga pemenuhan hak pendidikan berjalan beriringan dengan jaminan kesehatan dan perlindungan anak.

“Karena itu tentu kami akan sampaikan kepada pimpinan dan Komisi VIII, sehingga ini bisa diperjuangkan di dalam anggaran belanja negara kita untuk ada klinik bagi Sekolah Rakyat,” ungkap Alimudin.

Facebook
Twitter
WhatsApp
X
Telegram
Facebook
Twitter
WhatsApp