Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pentingnya pelibatan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Menurutnya, masukan akademisi diperlukan untuk memperkaya perspektif serta memastikan regulasi Pemilu disusun secara objektif, komprehensif, dan berbasis kajian ilmiah.
Hal tersebut disampaikan Bahtra saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI bersama akademisi dari lima perguruan tinggi, yakni Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universitas Airlangga, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Lambung Mangkurat, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Keterlibatan perguruan tinggi memiliki arti strategis karena menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian akademik yang dapat memberikan perspektif objektif, kritis, dan komprehensif. Kehadiran akademisi dari lima universitas ini diharapkan mampu memperkaya pembahasan melalui beragam perspektif akademik, termasuk pengalaman dan karakteristik penyelenggaraan Pemilu di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Bahtra.
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan, Pemilu tidak sekedar menjadi mekanisme prosedural pergantian kekuasaan, tetapi juga merupakan fondasi utama konsolidasi demokrasi, legitimasi pemerintahan, serta kepercayaan publik terhadap sistem politik nasional.
Oleh karena itu, evaluasi dan perumusan desain penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan secara cermat, inklusif, dan berbasis bukti dengan mempertimbangkan dinamika sosial, politik, hukum, serta pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya.
Bahtra menilai, evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh diperlukan karena masih ditemukan berbagai persoalan krusial dalam dua kali penyelenggaraan Pemilu, yakni pada 2019 dan 2024, yang sama-sama berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi Pemilu secara komprehensif, baik untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, menyelesaikan norma yang masih tumpang tindih, maupun mengisi kekosongan hukum yang ditemukan dalam praktik penyelenggaraan Pemilu.
“Regulasi Pemilu ke depan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi,” kata Bahtra.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Pemilu. Isu tersebut meliputi sistem Pemilu, pemilihan presiden, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), penataan daerah pemilihan (dapil), pendaftaran partai politik baru, besaran daerah pemilihan (district magnitude), metode konversi suara menjadi kursi, serta ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
“Kami berharap RDPU ini menjadi ruang dialog substantif untuk menghasilkan tata kelola Pemilu yang lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas,” tandasnya.
