Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mulai mengerucut pada pembatasan jenis tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset. Dari semula 13 kriteria tindak pidana lainnya di luar korupsi, DPR RI bersama pemerintah kini menyepakati untuk membatasinya menjadi enam jenis tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa penyederhanaan tersebut bertujuan memastikan mekanisme perampasan aset diterapkan secara proporsional serta tidak membuka celah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Ia menjelaskan, pada awal pembahasan, Komisi III DPR RI memasukkan sejumlah tindak pidana lain, seperti tindak pidana di bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup. Namun, cakupan yang terlalu luas dikhawatirkan menimbulkan persepsi bahwa RUU tersebut berpotensi menyasar masyarakat sipil.
Menurut Habiburokhman, pembatasan ruang lingkup juga mempertimbangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang mengatur mekanisme perampasan aset dalam konteks pemberantasan korupsi. Karena itu, DPR dan pemerintah memandang perlu memfokuskan pengaturan pada tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya yang memiliki karakteristik khusus dan dampak ekonomi luas.
“Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa ke mana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” kata Habiburokhman dalam rapat Panja RUU Perampasan Aset bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senin (9/11/2026).
Habiburokhman menegaskan, penentuan tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset tidak semata-mata didasarkan pada banyaknya jenis kejahatan, tetapi juga harus mempertimbangkan karakteristik tindak pidana tersebut. Pembahasan ini turut memperhatikan aspirasi masyarakat, khususnya korban investasi bodong yang beberapa kali mendatangi Komisi III DPR RI untuk meminta pengembalian aset hasil kejahatan.
Menurutnya, masyarakat berharap aset yang berhasil dirampas dari pelaku tindak pidana tidak selalu harus masuk ke kas negara, tetapi dapat dikembalikan kepada pihak yang menjadi korban. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset diharapkan dapat menjadi instrumen perlindungan sekaligus pemulihan hak korban tindak pidana.
Adapun enam jenis tindak pidana lainnya yang disepakati meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Khusus kategori terakhir, penjelasan pasal mencakup sejumlah tindak pidana, antara lain perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan kripto. Dengan demikian, ketentuan tersebut diarahkan pada kejahatan dengan karakteristik khusus dan dampak ekonomi luas, bukan seluruh tindak pidana penipuan maupun penggelapan.
Pembatasan dari 13 menjadi enam jenis tersebut hanya berlaku untuk tindak pidana lainnya di luar korupsi. Artinya, tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama dalam RUU Perampasan Aset dan tidak termasuk dalam penghitungan enam jenis tindak pidana tersebut.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy menjelaskan bahwa tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam rumusan tersebut merupakan core crime atau tindak pidana inti yang dapat menjangkau berbagai modus kejahatan di sektor ekonomi.
Ia mencontohkan, di sektor perbankan terdapat berbagai tindak pidana, mulai dari pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi, pelanggaran kerahasiaan bank, pemalsuan data, hingga penipuan. Sementara itu, praktik insider trading di pasar modal juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang.
Menurut Prof Eddy, rumusan tersebut memungkinkan mekanisme perampasan aset menjangkau berbagai sektor, tetapi tetap dibatasi oleh karakteristik tindak pidana yang telah disepakati, yakni penggunaan sarana teknologi informasi dan/atau dampaknya terhadap perekonomian masyarakat luas.
“Ini (pasal) sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas,” pungkasnya.
Kesepakatan tersebut menandai arah pembahasan RUU Perampasan Aset yang lebih terukur. Pembatasan jenis tindak pidana diharapkan dapat memastikan instrumen perampasan aset berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.
