Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, meminta tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik Paruh Waktu maupun Penuh Waktu, khususnya di daerah, agar tidak meragukan komitmen pemerintah dan DPR RI dalam memperjuangkan kepastian status kepegawaian mereka. Bahtra juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait kebijakan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Bahtra saat menerima aspirasi Ketua Umum Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia (APTI) Anton Suroso Hartanto bersama perwakilan PPPK Paruh Waktu dan guru non-ASN di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Jangan ada keraguan lagi soal komitmen pemerintah. Kita lihat sendiri, sudah disepakati oleh pimpinan DPR bersama pemerintah berkenaan dengan semua PPPK. Jadi jangan ada lagi berita-berita yang tidak valid,” tegas Bahtra.
Selain memperjuangkan kepastian status PPPK, Bahtra turut menyoroti aspirasi para guru non-ASN yang telah mengabdi di dunia pendidikan selama bertahun-tahun, bahkan hingga puluhan tahun. Menurutnya, diperlukan kebijakan afirmasi yang memberikan kemudahan serta kesempatan lebih luas bagi mereka untuk memperoleh kepastian status kepegawaian.
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan, Komisi II DPR RI akan memperjuangkan aspirasi itu dan menyampaikannya kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
“Teman-teman meminta semacam afirmasi bagi mereka yang selama ini sudah mengajar, ada yang puluhan tahun, kemudian diberi kemudahan. Insya Allah itu juga akan kita perjuangkan, kita sampaikan ke pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah,” pungkas Bahtra.
Audiensi tersebut turut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI dari lintas fraksi, yakni Ahmad Irawan (Fraksi Partai Golkar), Ujang Bey (Fraksi Partai NasDem), dan Gus Khozin (Fraksi PKB). Pertemuan ditutup dengan penandatanganan berkas kesimpulan dan foto bersama.
