Komisi III DPR RI mengapresiasi dan mendukung langkah tegas Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta terkait perkara dugaan penyadapan ilegal.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai keputusan tersebut sudah tepat, adil, dan proporsional dengan bobot pelanggaran serta dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan.
“Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” jelas Habiburokhman, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut patut menjadi perhatian serius karena berpotensi mencoreng kehormatan dan kredibilitas institusi kepolisian.
Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, penyalahgunaan instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang semestinya digunakan untuk melindungi keamanan negara dapat berdampak luas. Selain meruntuhkan kredibilitas institusi, tindakan tersebut juga berpotensi mengancam rasa aman masyarakat dan tatanan hukum.
“Oleh sebab itu, langkah berani ini menegaskan bahwa Polri memegang teguh komitmen zero tolerance terhadap setiap pelanggaran berat anggotanya tanpa pandang bulu, terlepas dari pangkat maupun jabatan yang disandang,” ujarnya.
Habiburokhman menambahkan, ketegasan serupa harus diterapkan secara konsisten terhadap seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Pihak-pihak yang terbukti bersalah harus dijatuhi sanksi setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
“Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga,” pungkasnya.
