Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, mendorong pemerintah pusat memperkuat dukungan revitalisasi rumah sakit umum daerah (RSUD) di Provinsi Sulawesi Tengah. Peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan alat kesehatan dinilai penting untuk mengoptimalkan pelayanan rumah sakit rujukan bagi masyarakat.
Ade menyoroti kebutuhan RSUD Madani dan RSUD Undata di Kota Palu yang berperan penting dalam melayani masyarakat Sulawesi Tengah dan daerah sekitarnya. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui dana alokasi khusus (DAK), diperlukan untuk melengkapi fasilitas fisik dan peralatan medis kedua rumah sakit tersebut.
“RSUD Madani yang bertipe D masih perlu sentuhan dari pemerintah pusat, baik itu dana alokasi khusus untuk kelengkapan pembangunan fisik, sarana prasarana, maupun alat kesehatan,” ujar Ade di Palu, Jumat (9/10/2026).
Selain RSUD Madani, Ade menyoroti perlunya penguatan fasilitas RSUD Undata yang berstatus rumah sakit tipe B pendidikan. Meski fasilitas penunjangnya dinilai cukup memadai, penambahan alat kesehatan tetap diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus mendukung optimalisasi sistem rujukan di Sulawesi Tengah.
Ia menegaskan, penguatan fasilitas rumah sakit daerah perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memadai juga menjadi faktor penting dalam pemerataan akses layanan kesehatan.
Di sisi lain, Ade mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membantu pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Kebijakan tersebut dinilai berkontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan.
“Kami juga melihat bahwa cakupan BPJS Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah itu sudah cukup baik dan dibantu juga dari pemerintah provinsi dengan alokasi APBD untuk membantu masyarakat pada desil tertentu agar dapat dibantu sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Legislator Gerindra itu mengingatkan bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak seharusnya hanya dimanfaatkan ketika masyarakat jatuh sakit. Menurutnya, perlindungan kesehatan juga perlu diiringi dengan upaya pencegahan dan deteksi dini agar risiko penyakit dapat diketahui serta ditangani lebih awal.
“Kita tidak berharap bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan ini digunakan semata-mata dalam rangka untuk berobat, tetapi yang lebih penting adalah untuk mitigasi kesehatan masyarakat kita,” imbuhnya.
Sejalan dengan upaya pencegahan tersebut, Ade turut menyoroti capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang, berdasarkan data yang disampaikannya, baru mencapai 36 persen hingga semester pertama. Ia mendorong pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat pelaksanaan program tersebut pada semester kedua agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan.
Menurutnya, percepatan program CKG membutuhkan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Karena itu, ia mendorong keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.
“Perlu melibatkan sinergitas dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar masyarakat kita bisa diedukasi untuk minimal datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Setidaknya ini dapat memitigasi risiko penyakit yang ada di dalam masyarakat kita di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah,” ucapnya.
Ade berharap penguatan fasilitas rumah sakit, perluasan akses jaminan kesehatan, dan percepatan pemeriksaan kesehatan preventif dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, masyarakat Sulawesi Tengah tidak hanya memperoleh akses pengobatan ketika sakit, tetapi juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mendeteksi dan mencegah risiko penyakit sejak dini.
