Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Yuliansyah, menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat serta penanganan abrasi pesisir di Kalimantan Barat dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Gedung DPR RI, Senin (17/11/2025).
Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 hingga November 2025 serta rencana program dan kegiatan TA 2026 yang akan dijalankan Kementerian PU.
Dalam kesempatan itu, Yuliansyah menegaskan dukungan penuh Fraksi Gerindra terhadap program-program infrastruktur Kementerian PU. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan infrastruktur berbasis masyarakat sangat mendesak, khususnya di daerah pemilihannya di Kalimantan Barat.
“Fraksi Gerindra senantiasa mendukung program-program Kementerian PU. Saat berkunjung ke dapil, saya melihat kebutuhan infrastruktur berbasis masyarakat di Kalimantan Barat memang harus diperbanyak,” ujar Yuliansyah.
Ia mencontohkan kebutuhan pembangunan jembatan rangka baja untuk mendukung mobilitas pertanian dan memperkuat program ketahanan pangan sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Keberadaan jembatan dan akses penghubung, lanjutnya, sangat penting bagi kelancaran distribusi logistik, mobilitas hasil panen, hingga efisiensi biaya transportasi masyarakat.
Selain itu, Legislator Gerindra tersebut turut menyoroti abrasi di Pantai Burung yang telah mencapai sekitar 2 kilometer dan mengancam lahan pertanian serta sawah warga. Ia meminta Kementerian PU memberikan perhatian serius agar kerusakan pesisir tidak semakin meluas dan berdampak pada ekonomi masyarakat.
Harapan tersebut menjadi bagian dari evaluasi dan masukan kepada Kementerian PU untuk memastikan alokasi anggaran 2025–2026 benar-benar menjawab kebutuhan nyata di daerah, terutama wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana dan ketertinggalan infrastruktur.
Rapat kerja kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Menteri PU mengenai peningkatan pagu anggaran serta target pembangunan irigasi, jalan nasional, SPAM, dan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang akan diteruskan pada 2026.
