Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Jaksa Agung dan Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025). Agenda utama rapat adalah pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, sekaligus evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN 2024.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyampaikan apresiasi atas capaian Polri dan Kejaksaan, khususnya dalam penyerapan anggaran dan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Kami bangga sebagai mitra Komisi III. Raihan WTP dari Polri dan Kejaksaan bukan capaian mudah. Ini menunjukkan tata kelola yang baik,” ujar Bimantoro.
Ia juga menyoroti capaian positif Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perbaikan kualitas data yang sudah mencapai lebih dari 80%. Di sisi lain, Kejaksaan diapresiasi atas keberhasilan mengungkap berbagai kasus besar.
Meski demikian, Bimantoro memberikan sejumlah catatan strategis untuk penguatan ke depan. Untuk Polri, ia menekankan pentingnya pembinaan SDM, khususnya dalam integritas dan profesionalisme penyidik, guna meningkatkan kepercayaan publik dan keadilan hukum.
“Masih ada pelanggaran oleh oknum di lapangan. Karena itu, pengawasan internal dan pembinaan SDM harus jadi prioritas,” tegasnya.
Untuk Kejaksaan, ia menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pemulihan aset (asset recovery) dari perkara-perkara besar.
“PNBP dan asset recovery harus selaras. Masyarakat perlu merasakan dampak ekonomi dari keberhasilan penegakan hukum,” jelas Bimantoro.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyatakan dukungan penuh atas seluruh rencana anggaran Polri dan Kejaksaan untuk tahun 2026.
“Kami menyetujui seluruh anggaran yang diajukan. Terima kasih atas kerja luar biasa jajaran Polri dan Kejaksaan,” tutup Bimantoro.
