Habiburokhman: Peran Advokat dan Hak Warga Harus Diperkuat dalam Revisi KUHAP
Komisi III DPR RI melanjutkan penyerapan aspirasi terkait revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyegeraan pembahasan dianggap penting untuk menghadirkan sistem peradilan yang lebih adil dan seimbang bagi pencari keadilan. Dalam kesempatan ini, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan urgensi […]
Bimantoro Wiyono Tekankan Pentingnya Penguatan Hak Warga dalam RKUHAP
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menegaskan pentingnya penguatan hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi III ke Polda Jawa Timur, ia menekankan bahwa pendampingan advokat harus menjadi elemen mendasar, bukan sekadar formalitas dalam sistem peradilan pidana. “Hak warga negara yang […]
Martin Tumbelaka Serap Masukan RKUHAP di Polda Sulut
Komisi III DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke Markas Polda Sulawesi Utara untuk mengevaluasi pelaksanaan KUHAP sekaligus menyerap masukan terkait Rancangan KUHAP (RKUHAP), Rabu (17/9/2025). Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menilai kunjungan ini sangat produktif. “Banyak masukan berarti yang akan kami perjuangkan dalam pembahasan KUHAP di DPR. Kami berterima kasih kepada […]
Bimantoro Tekankan Pentingnya Restorative Justice dalam RKUHAP
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menegaskan bahwa penerapan restorative justice (RJ) perlu dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang baru. Menurutnya, pendekatan ini dapat menjadi solusi atas persoalan kelebihan kapasitas (overcapacity) yang dialami hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. “Tidak semua perkara pidana harus diselesaikan dengan tuntutan […]
Habiburokhman Pastikan RKUHAP Tak Melemahkan Pemberantasan Korupsi
Komisi III DPR RI memastikan akan melanjutkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan pihaknya akan mengundang lembaga negara, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil untuk memberi pandangan. “Komisi III akan mengundang sejumlah pihak, di antaranya KPK, Lokataru, akademisi seperti Dosen Gandjar Bondan, Kemenkumham, […]
Bimantoro Wiyono Tegaskan Komitmen Perkuat Peran Advokat dalam Revisi KUHAP
Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran advokat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini tengah direvisi. Langkah ini diambil dengan harapan agar kebijakan hukum ke depan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Anggota Komisi III, Bimantoro Wiyono, menyampaikan bahwa DPR dan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) memiliki semangat yang sama […]
Habiburokhman: Komisi III DPR RI Libatkan Publik dalam Penyusunan Revisi KUHAP
Komisi III DPR RI terus mendorong penyusunan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Aspirasi IKADIN disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025). Ketua Komisi III, Habiburokhman, menyebut proses masih berada pada tahap awal penguatan konsep. Ia menegaskan […]